32 Rektor mendesak agar para elit politik dan penguasa juga penyelenggara Pemilu agar memberikan keteladanan dengan menyelenggarakan Pemilu yang berintegrtas dan bermartabat dan berdomkrasi sesuai dengan konstitusi.
Desakan tersebut disampaikan oleh 32 rektor atau pimpinan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Yogyakarta Sabtu (17/09/2022) di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM).
Didampingi para rektor, desakan tersebut dibacakan langsung oleh Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.,Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.,.
“Kami para rektor mendesak para elite politik, penguasa ekonomi, partai politik, dan penyelenggara Pemilu untuk memberikan keteladanan, berintegritas, dan bermartabat dalam berdemokrasi sesuai konstitusi,” ujar Ova Emilia.
“Demokrasi yang bermartabat, salah satunya, ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Pemilu sebagai mandat reformasi menjadi pintu masuk pergantian dan keberlanjutan kepemimpinan dengan legitimasi moral dan sosial yang tinggi untuk kemaslahatan bangsa,” ucap Ova.
Pemilu di mata para pimpinan perguruan tinggi ini merupakan aktualisasi nilai, perjuangan kebangsaan, dan pembangunan konsensus demokrasi yang mulia.
Rektor UGM Ova Emilia, didampingi para rektor Yogyakarta mendesak para elit politik dan penguasa agar menghentikan praktik buruk dan memberikan keteladanan dalam berdomkrasi. Sehingga Indonesia mampu berdemokrasi secara lebih dewasa.
“Jika Pemilu berlangsung dengan baik dan berkualitas, maka Indonesia akan menjadi contoh negara besar yang mampu berdemokrasi secara dewasa,” terang Ova.
Para rektor juga menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk menjamin Pemilu berjalan secara partisipatif bagi seluruh bangsa Indonesia, tidak dimonopoli oleh segelintir elite kelompok oligarki yang mengabaikan kepentingan publik.
Pada bagian lain dari seruan moral ini, para pimpinan perguruan tinggi mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghindari jebakan penyalahgunaan identitas dengan politisasi agama, etnis, dan ras, yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan tidak berkesudahan, serta merusak kerukunan dan persatuan bangsa.
